Pemerintah Kota Depok Jaring Saran Warga Soal Upaya Penanganan Kemiskinan di Kota Depok
Merpatidepok 
Foto: Diskominfo / beritadepok.go.id
Merpatidepok – Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok kembali menggelar Kongko atau Kolaborasi Bareng Komunitas Pembangunan. Agenda perdana kongko di tahun ini membahas tentang penguatan transformasi sosial yang inklusif untuk mempertajam kota peradaban.
Kegiatan yang digelar oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Depok ini berlangsung di Resto Maji, Kecamatan Cilodong, Selasa (15/10/24).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Depok, Yulia Oktavia mengatakan, sub tema yang dibahas pada agenda ini adalah penanganan kemiskinan. Dimana, saat ini angka kemiskinan Kota Depok 2,38 persen, peringkat keempat terendah se-Indonesia dan peringkat terendah se-Provinsi Jawa Barat.
“Dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0,006 persen akan tetapi banyak sekali tantangan khususnya imbas dari migrasi penduduk di Kota Depok,” ucap Yulia Oktavia dalam acara tersebut.
Untuk itu, dijelaskannya, kongko ini merupakan wujud pendekatan partisipatif untuk menjaring isu penting, salah satunya tentang penanganan kemiskinan. Saran yang dihasilkan dari pemangku kepentingan akan menjadi salah satu bahan masukan untuk perumusan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok 2026.
Dalam mengatasi persoalan kemiskinan, Pemkota Depok sudah memiliki Peraturan Wali (Perwal) Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang parameter kemiskinan.
“Saat ini juga sedang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanganan kemiskinan,” ucap Yulia Oktavia.
“Adanya Perwal dan Perda ini akan menjadi acuan untuk menentukan masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan sosial. Dan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menangani kemiskinan di Kota Depok,” pungkasnya.
Pada acara Kongko Pembangunan hari ini dihadiri Perangkat Daerah di bawah koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Depok, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.
